|
65 anggota
Congress A.S. kecam pemerintah A.S. buka kembali dialog militer dengan
Indonesia. |
|
||
|
Yang
Mulia Donald H. Rumsfeld Tuan Sekretaris yang Mulia, Kami sangat kecewa dan gusar setelah mengetahui akan dimulainya kembali Dialog Pertahanan Bilateral antara Armada Amerika Serikat di Pasific dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Langkah untuk normalisasi hubungan militer-militer ini tanpa membuat syarat kepada TNI agar melakukan reformasi, adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan. Seperti Tuan ketahui, Dialog Pertahanan Bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat telah dihentikan sejak 1997, karena antara lain keganasan luarbiasa yang dilakukan TNI di Timor Timur, terutama sekali dalam tahun 1999. Sejak saat itu, TNI juga berhasil menghindari tanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang mereka lakukan, padahal kejahatan-kejahatan itu telah didokumentasikan dengan baik. Ditambah lagi dengan taktik brutal yang terus menerus dilakukan oleh TNI di Acheh, Papua dan di daerah-daerah lain. Dilaporkan juga adanya hubungan yang sangat dekat antara TNI dengan kelompok terror Laskar Jihad, yang kembali muncul ketika kekerasan di Maluku meletus. Laskar Jihad juga diketahui beroperasi di Papua. TNI juga terlibat dalam pembunuhan dua warganegara Amerika Serikat, Rick Spier and Ted Burgon, yang telah disimpulkan oleh Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta sebagai, "tindakan terrorisme yang sangat keji". D! an kami sangat senang dengan adanya tuntutan resmi atas kasus ini, dan kami percaya bahwa investigasi yang lebih jauh diperlukan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab dibalik penembakan itu. Dengan adanya bukti nyata bahwa berbagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia tidak terselesaikan dengan tuntas, kami, dengan penuh hormat meminta kepada Tuan Sekretaris untuk mempertimbangkan kembali pembukaan Dialog Pertahanan Bilateral itu dengan Indonesia. Kami yakin, memulai kembali dialog pada saat sekarang adalah berlawanan dengan sikap Congress yang tegas sekali serta Keputusan Pemerintah A.S. sendiri pada akhir tahun 1990, dalam hal pengurangan drastis bantuan, latihan, dan pertukaran personnel militer dengan TNI sehingga permasalahan Hak Asasi Manusia benar-benar diperhatikan. Memang TNI telah melakukan beberapa perubahan seperti menahan diri dari mencampuri urusan pemilihan umum pada 5 April yang lalu, namun TNI tidak perlu diberikan penghargaan yang berlebihan atas perubahaan yang sangat kecil itu. Tidak adanya kebusukan yang dilakukan TNI pada saat pemilihan umum adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu terlalu dipuji. Memang disambut baik penarikan TNI dari parlemen beberapa tahun lalu, namun kekuatan nyata militer masih terletak pada stuktur komando territorial yang masih utuh sampai saat ini. Di masa datang, memang ada kemungkinan normalisasi hubungan antara militer US dan Indonesia, namun sebelum itu mesti ada reformasi yang hakiki dalam tubuh TNI, sesuai dengan standar yang tersusun baik termasuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, memegang ketentuan hukum, dan kemestian mengakhiri kekebalan hukumnya atas pelanggaran-pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang telah dan sedang dilakukannya. Semua ini adalah ketentuan yang mesti dimiliki oleh semua militer professional di dunia ini, tidak terkecuali TNI. Kami meminta kepada Departemen Pertahanan untuk menyatakan keprihatinannya kepada seluruh lapisan pimpinan TNI, tentang pelanggaran-pelanggaran brutal Hak Asasi Manusia yang dilakukan TNI. Harapan kami agar supaya Tuan Sekretaris memberi tekanan atas beberapa hal yang sangat penting, seperti operasi militer yang dilaksanakan TNI di Acheh dan Papua, keterlibatan TNI dalam kerusuhan di Maluku, pembunuhan dua warganegara Amerika, keadilan untuk Timor Timur dan transparansi dana militer. Adalah suatu kemestian yang mutlak, bahwa keprihatinan-keprihatinan ini jangan sampai diabaikan demi menggapai tujuan yang lain. Kami sekali lagi mendesak Anda, Tuan Sekretaris untuk mempertimbangkan kembali keputusan memulihkan Dialog Bilateral Pertahanan antara militer Indonesia dan Amerika Serikat. Terima Kasih atas perhatian Tuan terhadap hal hal yang sangat penting ini. Kami menunggu balasan Tuan Sekretaris. Hormat Kami,
Lane Evans (dari Partai
Democrat, Negara Bagian Illinois)
|
|