Pengantar:
Artikel ini ditulis untuk mengenang dua tahun genap gugurnya
 Panglima Perang Acheh,
Tengku Abdullah Sjafi’e,
bersama isteri dan lima pengawal beliau dalam medan perang bukit Sarah
Panjang Djimdjim Wilayah Pidië Acheh, pada 22 Januari 2002.
Di penghujung hanyatnya, beliau pernah menerima surat dari enam anggota
Senator Amerika Serikat. (Salinan surat tersebut disertakan di bawah
catatan ini.)
22 Januari 2004.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SURAT POLITIK
YG TERCECER
Catatan
Untuk:
1.Mr.
Patrick Leahy
2.Senator
Edward M. Kennedy
3.Senator
James M. Jeffords
4.Senator Russell
D. Feingold
5.Senator Dianne Feinstein
6.Senator Robert G. Torricelli
Biro Penerangan ASNLF Denmark mengucapkan terimakasih atas surat
saudara kepada Tengku Abdullah Syafie pada 17 Mei 2001. Ini suatu
kehormatan kepada bangsa Acheh, karena telah sudi memberi pandangan guna
mencari penyelesaian konflik Acheh secara komprehensif.
Sayangnya,
surat tersebut sarat dengan hal-hal yang kontroversial.
Misalnya sokongan saudara: “we supports the territorial integrity of
Indonesia.” Diakui bahwa, ini merupakan hak berbicara di alam
demokrasi; namun, keberpihakan ini menunjukkan sikap tidak arif.
Semestinya saudara meneladani Ulysses S. Grant, Presiden, Amerika Serikat,
yang bersikap “neutral” dalam menengahi perang antara Acheh–Belanda tahun
1873. (See the text of President Gran’ts “Declaration of Impartial
Neutrality” dalam (Message and Papers of the Presidents).
Sokongan tersebut hanya memperkeruh keadaan dan nampak betapa dangkalnya
pengetahuan sejarah saudara tentang Acheh. Acheh bukan Indonesia. Soal
Acheh sekarang berada dalam wilayah territorial integritas Indonesia, ini
kesalahan sejarah yang mesti diluruskan. Belanda telah menyerahkan wilayah
kedaulatan Acheh kepada Indonesia secara illegal, di saat Belanda sendiri
secara de jure dan de facto tidak lagi menguasai Acheh.
Walaupun antara tahun 1947-1949 wilayah integritas Netherlands East
Indies telah dikuasai kembali seluruhnya, tetapi Belanda tidak berani
lagi menduduki Acheh. Artinya, sesudah 7 tahun angkat kaki dari Acheh,
baru terjadi penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 27
Desember 1949. Kalaupun terjadi penyerahan, hanya terbatas pada wilayah
Netherlands East Indies dan tidak termasuk Acheh. Sebab Acheh, tidak
pernah menjadi bagian daripada wilayah territorial integritas
Netherlands East Indies yang kini menjadi Indonesia.
Konflik Acheh, mesti ditelusuri akar konfliknya dan mesti diselesaikan
melalui prosedure: decolonisasi, referendum atau lewat perundingan,
seperti saudara katakan: “we feel strongly that dialogue is the only
way to end the conflict and hope that both sides will continue to search
for ways to restart negotiations.”
Keberpihakan
kepada penguasa, sudah menjadi tabiat di kalangan politisi. Contohnya:
sikap loyalist-loyalist Acheh yang berkata: “Aceh
tidak akan mungkin bisa lepas dari pangkuan Negara Kesatuan RI. Setelah
kemerdekaan diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta,
Indonesia yang membentang mulai dari Sabang sampai Merauke sudah ditulis
di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sabang itu adanya di
Aceh. Itu tidak bisa diubah oleh siapa pun."
(Abdullah Puteh. “Aceh Tak Mungkin Lepas dari NKRI
Banda Aceh, Minggu 26-10-2003“ –Serambi Indonesia.)
Di
sini terdapat muatan politik satu kelas antara saudara
dengan loyalist-loyalist Acheh kepada Indonesia. Streotipe
politisi seperti ini, mengingatkan kita kepada realitas sejarah, tatkala
Amerika masih merupakan bagian daripada wilayah integritas Inggeris (13
Provinsi) yang pusat pemerintahannya di London. Waktu itu, sokongan
terhadap integritas wilayah Inggeris ke atas Amerika disuarakan oleh
Senator Philadelphia, Trenton, New York, Saratoga, Albany, Maryland,
Savannah, Charleston dan Cornwallis yang dikenal sebagai state yang paling
loyal kepada British. Dalam Sidang Kongres
menjelang kemerdekaan Amerika mereka berkata: ”Britain and America were
’one country’. ”The Americans are the sons, not the bastards of
England” (baca: “The Rise and Fall of the British Empire”, pg
100-109. Lawrence James, 1994). Slogan-slogan loyal kepada mother
country (British) tersebut sempat membimbangkan penanda tangan naskah
proklamasi kemerdekaan Amerika, namun begitu, mereka tetap menuntut
Amerika merdeka. Demikian juga ASNLF, tetap bertekat mewujudkan Acheh
sebagai suatu negara, sebab Acheh sudah tegak sebagai suatu negara merdeka
dan berdaulat, sewaktu Amerika masih lagi merupakan beberapa provinsi
daripada Inggeris raya. Dalam konteks ini, kita tidak akan melupakan
streotipe Senator-senator dalam putaran sejarah Amerika.
Saudara juga menyebut: “we believe that the use of arms to solve
Aceh’s problem is unacceptable.” Ini sikap ambivalen di satu pihak
menyokong wilayah integritas Indonesia, di pihak lain tidak menerima
penggunaan senjata dalam penyelesaian Acheh– Sikap kontradiksi ini telah
dipakai oleh rezim Indonesia untuk mempertahankan Acheh sebagai salah
satu wilayah jajahannya dengan kekuatan senjata.
Ini terbukti dari pengerahan serdadu Indonesia secara terang-terangan dan
rahasia. Diperkirakan 80.000 personil sudah berada di Acheh. Mereka-lah
yang melakukan pembunuhan massal, perkosaan, penculikan, penganiayaan,
pembakaran rumah penduduk, pertokoan dan sarana pelayanan masyarakat.
Akibatnya, bangsa Acheh terpaksa pengungsi ke tempat-tempat yang dirasa
lebih aman demi mengelak dari kebiadaban TNI. Tindakan intimidari dan
kekerasan yang dilakukan rezim Megawati merupakan sambungan daripada
kebijaksanaan politik rezim Suharto (Orde Baru 1966 - 1998), seperti sudah
terjadi di Tim-Tim sepanjang tahun 1975-1998. Sekarang kita tahu, hasilnya
gagal dan bisa dipastikan bahwa di Acheh, rezim Indonesia akan mengalami
nasib yang sama.
Sikap arogan rezim Indonesia = sikap arogan Inggeris sewaktu
mempertahankan Amerika –salah satu bagian wilayah integritas– Inggeris.
Ketika Inggeris berhadapan dengan pengamanan wilayah yang bermasalah di
Amerika tahun 1774, pihak penguasa memecat Lord Dartmouth, Sekretaris
Kolonial, digantikan oleh Lord George Germain. Sementara itu, Gubernur New
Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, South Carolina turut dipecat
karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Lord George Germain kemudian merekrut tentara dari Irlandia, Gibraltar
dan Minorca dan disusupkan juga penjahat dari penjara-penjara Inggeris,
ditambah 19.000 serdadu asal German dua pertiga diantaranya dari daerah
Hessian untuk dikerahkan ke kota-kota di bagian Utara Amerika yang
bermasalah. Pasukan gabungan inilah yang melakukan pembunuhan dan
pembakaran sesuka hati. Haslinya? Lebih dari 3000 orang hilang, 500
terbunuh, 4.500 mati dalam perang dan sakit. Pendekatan militer yang
diterapkan Germain untuk menyesaikan konflik di Amerika pada akhirnya
gagal, sebab taktik ini, dalam sejarahnya pernah dipraktekkan oleh
Tsaritsa Catherina, yang mengerahkan 20.000 serdadu dan penjahat ke
kawasan bermasalah, ternyata gagal.
Ketika suhu politik semakin memuncak, Kongres tetap ngotot supaya Amerika
merdeka. Realitas politik ini disadari oleh rezim George III. Untuk itu
tahun 1775, Inggeris menawarkan pencabutan ketentuan pajak yang selama
ini memberatkan, hanya saja Amerika mesti menghormati supermasi hukum dan
Parlemen. Tawaran ini hanyalah trik politik, sebab bersamaan dengan
penawaran itu, Letnan Jenderal Thomas Gage diperintah menyiapkan pasukan
infantri dari beberapa regimen untuk menguasai kawasan-kawasan rawan.
Banyak orang tidak percaya bahwa perang akan meletus antara
Inggeris-Amerika, sebab masih banyak yang berpikir –Britain and America
were ‘one country’ dan the Americans are the sons, not the bastards
of England Tetapi dalam realitasnya, tenyata pertumpahan darah tidak
dapat dielakkan. Idé kemerdekaan dan kebebasan tidak bisa dikekang,
walaupun Inggeris pada masa itu memiliki kekuatan tentara dan milisi
terlatih yang ditempatkan di merata tempat di Amerika.
Demikian juga halnya di Acheh. Perlawanan terhadap Indonesia telah
berlangsung sejak tahun 1976 lagi, termasuk upaya penyelesaian konflik
Acheh secara damai telah disuarakan dalam Rapat Umum SIRA tahun 1998, yang
menghimpun sebanyak 2 juta orang (setengah dari penduduk Acheh) yang
menuntut dilaksanakan referendum di Acheh.
Di
saat perlawanan bangsa Acheh semakin memuncak, rezim penjajah Indonesia
menawarkan paket otonomi Khusus dan Undang-undang Nanggroê Acheh
Darussalam [ingat: ketika Inggeris menawarkan pencabutan ketentuan
pajak yang selama ini memberatkan, hanya saja Amerika mesti menghormati
supermasi hukum dan Parlemen.] Undang-undang ini menyebut: 70%
dari hasil bumi Acheh diperuntukkan kepada Acheh, selebihnya disetor ke
pusat yang hanya berlaku selama 5 tahun. Sesudah itu: 50% disetor kepada
pusat dan 50% dinikmati oleh rakyat Acheh. Semua ini adalah trik politik
untuk meredam perlawanan bangsa Acheh. Sebab yang berlaku ialah: sejak UU
No. 18/2001 (Otonomi khusus) diundangkan, dalam realitasnya tidak pernah
dilaksankan. Yang terjadi justeru pengiriman puluhan ribu serdadu
Indonesia untuk mengamankan Acheh.
Bangsa Acheh sudah muak dengan permainan politik dan sistem sentralisasi
ekonomi pajak yang dibebankan penjajah Indonesia untuk disetor kepada
bandit-bandit Jakarta yang mencekik leher bangsa Acheh. Tantangan terhadap
beban pajak, telah disuarakan oleh FPDRA salah satu komponen masyarakat
sipil Acheh agar bangsa Acheh tidak membayar segala jenis pungutan dan
pajak kepada bandit-bandit Jakarta. Perlawanan ini telah dijawab oleh
penguasa militer Indonesia dengan menangkap, menahan, mengadili dan
menghukum Kausar (Ketua FPDRA) selama 8 bulan penjara.
Saudara tidak perlu terkejut dengan prilaku rezim Indonesia, sebab rakyat
Amerika sendiri mempunyai pengalaman pahit suatu masa dahulu terutama di
Amerika bagian Utara telah menantang ketentuan sentralisasi ekonomi dan
ketentuan pajak Stamp Act yang mengenakan levy terhadap
semua dokumen yang dikeluarkan oleh Lord Grenville rezim London tahun
1765.
Setelah
perlawanan bergejolak, barulah Parlemen British memperdebatkan soal ”Stamp
Act”. William Pitt, salah seorang anggota Parlemen berkata: ’The
Americans are the sons, not the batards of England’. Artinya, Amerika
secara hukum, moral dan politik mesti tunduk kepada kehendak bourgeois
atas nama penjajah di London. Namun begitu, rakyat Amerika bagian Utara
nekat menghidupkan preceden tahun 1754, yang menyetujui
embargo terhadap semua barang import Inggeris.
Keberanian
menantang ini telah menimbulkan konflik vertikal antara rakyat Amerika dan
Inggeris. George III, tetap berpendirian supaya “Stamp Act”
diberlakukan, bakhan Gubernur Patterson di Prince Edward Island mengipasi
dari belakang. Katanya: “sikap yang ditunjukkan penduduk di Amerika
bagian Utara sebagai kekanak-kanakan.”
Berikutnya, “The
Tea Act tahun 1773” juga ditantang keras, sebab monopoli Inggeris
dirasakan semakin mencekik. Sikap Inggeris semakin kurang ajar dan sudah
waktunya orang menghitung: berapa banyak orang Amerika yang masih setia
kepada George III, bourgeois berselubung pemerintah.
Rakyat Amerika
sudah muak dengan prilaku Inggeris, mulai dari mengeruk kekayaan Amerika
dengan tanpa ampun barang barang eksport dari New York dan Hudson’s Bay
Company Canada mencapai £250.000 pertahun, dari Pennsylvania mencapai
£40.000 pertahun (M.G Lawson, passin) sampai kepada jeritan orang India
dan Albany yang diperlakukan tidak manusiawi: ”Our woman and young
people present you with this bundle of skins, desiring some spirits to
make them cheerful in their own country; not to drink here” (Laech
146,-7). “That man a devil and has stolen our lands,
he takes Indians slyly by blanket one at a time, and when they are drunk,
puts some money in their bosoms, and persuades them to sign deed for our
land upon the Susquehana which we will not suffer to be settled by means”
(Nammack. XV).
“Those blessing our Father obtain’d by their blood,
We are justy oblig’d as their sons make
good
All internal Taxs let us then nobly spurn
These effigies firt – next the Stamp Paper burn;
“May peace and plenty crown the land
And civil discord ceace,
When Britain stretches for her hand
To give her children peace”
(lihat: Sro, Peeles diary, GD 21/492/3, 15).
Di
Acheh juga orang sudah muak dengan prilaku penjajah Indonesia, mulai dari
>>menguras kekayaan Acheh siang malam. Misalnya: “sejak
tahun 1978 sampai sekarang, sudah 3.700 pengapalan LNG dari Atjeh. Tiap
hari diproduksikan dari perut bumi Acheh sebanyak 38.800 m3 LNG dan 25.200
barrel Condensat, kalikan 4 US dollar/m3 untuk LNG dan 15 US dollar untuk
condensat per barrel, berarti setiap hari ada pemasukan 155.200 dollar
(1.241.600.000,- rupiah) dari LNG dan 378,000 US dollar (3.024.000.000,-
rupiah) dari condensat. Kalikan sebulan 25 hari saja dan potong biaya ini
itu, sisanya berapa yang masuk ke rakyat Acheh. Boleh dikatakan NOL Besar
alias nihil. Makanya di Acheh sampai hari ini masjid kampus saja sudah
terbengkalai selama lima belas tahun. Itulah kenyataan.”
(Drs. Nurdin Abdul Rahman. “Sebuah Pendapat Tentang Perjuangan
Kemerdekaan Acheh dan Persatuan Islam”. ASNLF.COM). Ditambah lagi dari
hasil dari PT. AAF, PT. PIM, PT. PIM II, PT. Kraf Aceh, PT.
Aromatik, PT. SAI, sampai kepada jeritan bangsa Acheh:
“Negeriku adalah
sebuah puisi yang gundah,
dikhianati masa lalu dan semua masa depan
Negeriku adalah nyanyian yang gamang
Mencari
kata-kata diantara kebisuan kemanusiaan
Namaku Agam namaku Inong
Bagai anjing kami diburu
Karena sejarah yang kehilangan arah
Karena tangan kami lemah
Kami
lari ke gunung dimangsa binatang
Kami lari ke kota dimangsa kebinatangan
Aku
ingin mengembara di negeri-negeri asing
Mencari nama dan alamat rumah kami yang hilang
Terbakar diantara sejarah yang sungsang“
(“Namaku Agam” – Puisi Jhon, putra Acheh asal Gayo)
„Tatapi! Tatapi! Jangan tutup matamu
Jangan pula cucurkan air mata;tatap
kenyataan!
Kitapun dewasa jadi manusia utuh perkasa;
benar robék kalbu ketika ibu kita
Perempuan dan gadis-gadis kampung;
Hari ini jadi ikan, jadi daging segar Dilalap harimau lapar
bernama perkosaan
Apalagi di medan perang tak bisa kita bilang!” (Kasidah
Mawar, 30)
„Minyak
dan gas Acheh
tambah ganja
Campur baur di sini dengan mesiu
Merebutnya perang menyala
Penduduk jadi arang“
(Kasidah Mawar, 74 J. Kusni, Putra Kalimantan)
”merah langit
dibakar fajar
riuh Acheh hingga ke bandar
anak kita abang berhenti belajar
sekolah-sekolah hangus dibakar
ganja dan peluru berbalut madu
Acheh penuh serdadu
penduduk jadi mata dadu
Riuh hutan bukan riuh angin, abang
Sungai dibelah kapal perang
Sampai ke tangga ajal datang
Di kampung tersimpan rahasia perang
Hidup masih tiram di laut
berdua dahulu kita pungut
Acheh ditikam terus berlanjut
Indonesia kita ditombak maut“
(J. Kusni, Putra Kalimantan)
Klimaksnya, rakyat Amerika memandang perlu kesetaraan kedudukan antara
British–Amerika. Begitulah penilaian James Wright, Gubernur Georgia tahun
1775. Pergeseran pemikiran dari perasaan kebangsaan British kepada
perasaan kebangsaan Amerika terus berkobar dari kalangan rakyat jelata
sampai kepada anggota Kongres. Rezim George III bukan hanya
menolak, bahkan mengancam dengan pendekatan militer, jika hasrat merdeka
diteruskan. Mengapa Amerika dilarang merdeka oleh Inggeris? “Inggeris
tokh sudah cukup bangga dengan nama negeri dinamai dengan karateristik
British, seperti: New York, Carolina, Rye, Gravesend, Bedford, dll,”
tulis Benjamin Franklin dalam London Chronicle 1770. Di Acheh,
bukan saja terjadi pergeseran pemikiran dari perasaan kebangsaan Indonesia
kepada rasa kebangsaan Acheh, bahkan lebih dari itu, kantor-kantor yang
melayani penduduk kosong melompong selama dua tahun (1999 – 200), bendera
merah putih turun dan berkibar bendera negara Acheh, kecuali di
gedung-gedung pemerintah. Disini terdapat ”kesamaan” pengalaman sejarah
antara Amerika–Acheh. Jadi, Amerika mesti memahami tuntutan bangsa Acheh.
Akan halnya dengan
pernyataan saudara: „”… GAM actions may prolong the
violence, rather than resolve the conflict. One example is the attack led
by Sofyan Daud at the end of March as part of a ”defensive strategy”
againts the soldiers stationed around the Exxon-Mobil plant.”
Sebenarnya, dengan meletus perang antara Indonesia–Acheh, maka, tidak ada
sejengkal pun tanah Acheh yang tidak menjadi lapangan perang, tidak
terkecuali kawasan Exxon-Mobil yang terang-terangan telah dipakai TNI
sebagai markas pertahanan. Exxon-Mobil bahkan diketahui telah memasok dana
operasi kepada TNI. “Kontras Aceh memperkirakan tahun lalu perusahaan
ini mengeluarkan dana pengamanan projek sekitar 500.000 dollar AS
perbulan, atau setiap harinya 16.000 dollar. Sumber lain menyebut angka
tersebut belum termasuk transportasi petinggi militer yang hilir mudik
Jakarta-Medan-Lhok Seumawé, berikut penginapan dan keperluan lain yang
menjadi tanggungjawab perusahaan ini” (ExxonMobil dan Gejolak Aceh
– Kompas 24 September 2001).
ExxonMobil
terlibat dalam pelanggaran HAM di Acheh. Itu sebabnya The International
Labor Rights Fund yang bertindak sebagai pengacara dari 11 keluarga
korban asal Acheh Utara telah menggugat ExxonMobil yang dinilai “terlibat
dan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Acheh, yang membantu operasi
militer, pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan pemerkosaan yang dialamai
keluarga 11 penduduk desa Acheh Utara. Kejahatan tersebut dilakukan oleh
aparat militer Indonesia yang menjaga keamanan perusahaan ExxonMobil.
Gugatan ini juga menyebut bahwa, ExxonMobil telah menyiapkan logistik dan
barak militer, yang juga dijadikan tempat penyiksaan. Selain itu
ExxonMobil juga meminjamkan eskavator bagi kuburan massal korban
penyiksaan” (Kompas 24 September 2001. New York Times edisi 21
Juni 2001).
Itulah sebabnya, maka: “Selama aparat TNI dan Brimob Indonesia-Jawa
berada disana, AGAM tidak bisa memberi jaminan keamanan pada perusahaan
itu”. Demikian kata Tengku Abdulalh Sjaf’ie. Artinya, serangan GAM
diarahkan semata-mata kepada markas TNI yang berada dalam kawasan
ExxonMobil, bukan menyerang pegawai dan meledakannya, sebab sejak
ExxonMobil beroperasi di Acheh belum pernah ada gangguan dari pihak GAM.
Yang jelas, bahwa Indonesia dan penanam modal asing mempunyai
kepentingan ekonomi di Acheh, khususnya ExxonMobil. Di sini nampak
bahwa kepentingan mereka lebih diutamakan ketimbang penyelesaian konflik
Acheh secara menyeluruh. [Dalam konteks ini, sudah menjadi amalan bagi
industri migas dimana saja berada, ternyata lebih banyak membawa bala
ketimbang berkah bagi empunya negeri. Inilah yang berlaku di Nigeria,
Sudan, Angola, dan Congo]
Bicara soal kedudukan ExxonMobil di Acheh, Amerika tentu tidak melupakan
kasus ”Ohio Company” Joint venture Perancis-Inggeris suatu masa dahulu.
Ketika itu, Perancis dan Inggeris berebut pengaruh untuk menguasai “Ohio
Company”. Untuk itu, pada tahun 1749, Perancis memerintahkan Gubernur
Quebec Marquis Duquesne bersama Jenderal Lord Abercromby mengawal ”Ohio
Company” dengan kekuatan 11 kompi dan siap-siaga di sekitar Fort William
Henry dan Ticoderoga, sementara Brigjen John Forbes memimpin 7 kompi di
Fort Duquesne. Inggeris menjawab dengan menutup jalur perdagangan
menembusi Utara Amerika–New York dan menugaskan Jenderal Amberst dan James
Wolfe memimpin 30 kompi menjaga Ohio dan menyerang St. Lawrence dan
Quebec. Pada September 1754, Jenderal Edward Braddock, John Cambell,
William Pitt, Mayor Jenderal Jeffry Ambest dan Brigjen James Wolfe
menyerang dan pada tahun 1755 baru berhasil menguasai kedudukan Perancis
di Fort Cumberland, beberapa km saja dari pangkalan Perancis di Fort
Duquesne yang dikawal oleh Johan Herman Von Dieskau. Bagaimanapun,
kehadiran pasukan milisi dari Virginia dibawah pimpinan George Washington
tahun 1754 ke Ohio dan Pelabuhan Necessity, turut meredakan perang
Inggeris-Perancis yang berlaga memperebutkan “Ohio Cmpany”. [menguasai
kota-kota penting di atas adalah tindakan mensteril kawasan “Ohio Company”
agar tidak ada gangguan.]
Akhirnya, pada tahun 1762–63 perang ini diselesaikan lewat rundingan
antara Inggeris-Perancis, dimana Perancis (yang kalah perang) mesti
menyerahkan wilayah jajahannya dan berharap supaya 70.000 pendatang asal
Perancis yang berada di Utara Amerika dan seluruh orang India ditampung
aspirasi politiknya. Kemudian ”Ohio Company” diamankan oleh pasukan
gabungan: 18 Kompi tentara Perancis dan 30 kompi tentara Inggeris.
Dalam kasus “Ohio Company” (Amerika), peperangan terjadi antara pemilik
modal, sementara ExxonMobil (Acheh), peperangan meletus antara TNA versus
TNI yang menempatkan 30.000 personil untuk mengamankan projek ini. Antara
Ohio dan Lhôk Seumawé terdapat mata rantai yang berhubungan, yakni:
sama-sama mendapat celaka dan bencana. Kasus “Ohio Company” adalah
refleksi daripada ketamakan dan keserakahan kolonial nggeris+Perancis yang
mengeruk kekayaan bumi Amerika siang-malam. Hasilnya untuk membangun
gedung-gedung pencakar langit di London dan Paris, memperkaya kaum
kolonial, sementara rakyat Ohio hidup menderita, kedapatan malapeta dan
menjadi korban dari pertarungan dua kuasa. Dan “Masyarakat Aceh yang
kuat identitas kedaerahannya, tidak lagi melihat manfaat kehadiran
ExxonMobil. Kecuali hanya sekedar memandang dari kejauhan perumahan mewah
staf perusahaan ini yang dilengkapi sarana pengobatan, lapangan golf,
pertokoan dan bermandikan cahaya sinar lampu pada malam hari. Di bawah
gubuk-gubuk yang gelap dan pengap itulah rakyat Aceh mengenang kejayaan
masa silam. Mengenang para pejuang yang memilih syahid daripada terhina di
bawah perintah kaphé (kafir).” (ExxonMobil
dan Gejolak Aceh – Kompas 24 September 2001)
Saudara juga mengatakan: “We understand that Aceh the are many groups
and individuals who claim to be GAM and that actions heve been caried out
in the name of GAM that were never endorsed by the GAM leadership.“
Dalam struktur AGAM, hanya satu garis komando –tidak dikenal “Orang Tidak
Dikenal” dan kelompok bajingan lain. Taktik kontra inteligen
Indonesia-lah yang menciptakan banyak kelompok bersenjata di Acheh
seperti: OTK, Milisi, Brimob, Gegana, Polri dan TNI. Sebagai bukti,
Tabloit Aceh Kronika, No. 55, edisi November 2000, memuat judul: ”Brimob
Berbaju AGAM. Strategi Perang?” dalam laporan utama (halaman 3)
ditulis: ”Anggota Brimob mengenakan kaus oblong berlengan
panjang warna biru gelap. Di sisi kiri atas dada, terdapat satu logo yang
melingkar satu singa dan satu buraq. Sementara itu, di dada tengah oblong
itu terdapat dua garis lingkaran putih yang memagari tulisan „Keumando
Geurila Atjeh Meurdehka“ dan didalamnya tedapat bendera GAM.“
Taktik seperti ini pernah dipraktekkan TNI di Tim-Tim yang menyamar
sebagai pasukan Falinti. Jadi, argumentasi saudara sangat lemah, sebab
fakta tidak akurat.
Saudara
juga berkata: ”we would also oppose GAM action that in any way violate
human raights. We urge GAM to respect the fundamental rights of all
individuals, including non Acehnese in Aceh…” Pernyataan tersebut
menyudutkan GAM karena dituduh melakukan pelanggaran HAM. Pada hal fakta
di lapangan membuktikan, TNI-lah yang melakukan pelanggaran HAM di Acheh.
Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh KOMHAMNAS yang ikut menggali kuburan
massal di Bukit Sentang, Bukit Tengkorak, Kuala Tari, desa Djeumeurang,
Tjôt Panglima, Rumoh Geudông, Komplek Laksus Lameuloë (kota Bakti), Kém
Ratjông, Kém Tualang Tjôt dan di beberapa lokasi lainnya. Laporan media
asing dan KOMNASHAM patut menjadi rujukan dalam menyikapi pelanggaran HAM
di Acheh. Sebagai gerakan kemerdekaan, GAM bertujuan melindungi dan
menyelamatkan bangsa Acheh dari kebiadaban TNI, bukan untuk menyakiti,
menyiksa dan membunuh bangsa sendiri.
Soal penduduk non Acheh yang terkena imbas perang, sejak awal sudah
diingatkan oleh Tengku Abdullah Safie, Tengku Sofyan Daud (wakil Panglima
perang Wil. Pase), Tengku Darwis Djinéb (Panglima perang Wil. Batee
Iliëk), agar penduduk non Acheh keluar dari Acheh untuk sementara waktu,
atas alasan keamanan. Setelah Acheh merdeka, mereka dapat kembali lagi.
Tetapi seruan ini tidak diindahkan. Tragisnya, justeru bangsa Acheh
sendiri terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang dirasa aman dari amukan
TNI.
Perlu diketahui, bahwa penduduk non Acheh transmigrasi asal Jawa telah
dipakai sebagai ’enclave’ (suatu sistem pertahanan militer dengan
membuat kota-kota pertahanan apabila ada serangan dari dalam. Mereka tidak
mau berbaur dalam peradaban bangsa Acheh. Buktinya: lokasi penempatan
transmigrasi pun di-jawa-kan, seperti: Sidodadi, Sidoardjo, Karangredjo,
Situbondo. [Ingat: nama-nama state di Amerika dinamai dengan
karateristik British, seperti: New York, Carolina, Rye, Gravesend,
Bedford, dll ]
Lebih dari itu, transmigran ini telah dilatih sebagai milisi bersenjata.
Tempat latihannya: Jagong, Timang Gajah, Blang Mantjong, Blang Jorong dan
Angkup, (Acheh Tengah). Milisi inilah yang membakar perkampungan penduduk
asli, membunuh dan menculik penduduk setempat yang dianggap pro
kemerdekaan, khususnya di Acheh Tengah. Ribuan penduduk Acheh Tengah
(Gayo) terpaksa meninggalkan harta-kekayaan, melarikan diri ke luar Acheh
Tengah demi menyelamatkan nyawa. Semua harta-benda yang tinggal telah
dirampas oleh para milisi bersama TNI, termasuk peristiwa pembantaian
terhadap Tengku Bantaqiyah bersama 61 anak didik beliau di Beutông Ateuëh,
nyata-nyata TNI bersama milisi pelakunya.
Prilaku biadab transmigran asal Jawa di Acheh ini mengingatkan kita
kepada prilaku transmigran asal Scotlandia dan Irlandia Utara seramai
24.000 >> 85.700 ribu ke Pennsylvania dari tahun 1710 - 1930. Dan
transmigrasi sebanyak 30.000 asal Inggeris, 55.000 asal Iralndia dan
40.000 asal Scotlandia yang membludak di beberapa state di Amerika dari
tahun tahun 1760 - 1775. Mereka sengaja dikirim dan direkrut sebagai
pasukan milisi Inggeris untuk menghabisi rakyat Amerika anak jajahan yang
menolak kehadiran transmigrasi dan yang bersikap anti British. Milisi
inilah yang melakukan pembunuhan, perkosaan dan pembakaran sesuka hati di
Amerika.
Tindakan biadab milisi terhenti, setelah potilik penjajahan Inggeris
berada di ujung tanduk menolak kebijaksanaan militer Inggeris yang
mengandalkan kekerasan, intimidasi dan pembunuhan di Amerika. Selain itu,
”new American’s” transmigran asal Scotlandia, Irlandia Utara dan Inggeris
mulai sadar bahwa tindakan mereka hanya untuk kepentingan rezim London
yang sama sekali tidak merubah nasib mereka dan akhirnya memutar arah
perlawanan politik dan militer kepada Inggeris. Sebetulnya, dilihat dari
sudut sociology dan cultural, antara Amerika–Inggeris memiliki persamaan
bahasa, warna kulit, sejarah, budaya, falsafah, identitas, adat-istiadat
dan resam, namun begitu konflik vertikal tidak dapat dielakkan. Amerika
tetap bertekat merdeka dari penjajahan Inggeris. Konon lagi antara Acheh
dan ”Indonesia”–Jawa, yang sama sekali berbeda falsafah hidup berbangsa
dan bernegara, tidak ada hubungan sejarah, politik dan budaya; berbeda
peradaban, perasaan kebangsaan (nasionalisme), identitas, adat-istiadat
dan resam, maka sangat logik dan rasional jika terjadi konflik vertikal di
Acheh.
Lebih ektreem lagi, di kalangan ”new American’s”, terjadi pergeseran
pemikiran dari perasaan kebangsaan Inggeris kepada perasaan kebangsaan
Amerika dan berani berteriak mempertanyakan empayer British, resam,
adat-istiadat dan identitas masing-masing. Di sini, terdapat perbedaan
menyolok antara transmigran asal Scotlandia, Irlandia Utara dan Inggeris
di Amerika dengan transmigran asal Jawa di Acheh. Di Amerika, para
transmigran segera sadar dan pada akhirnya berjuang bersama rakyat Amerika
untuk memerdekakan Amerika. Sementara di Acheh, transmigran asal Jawa,
diciptakan untuk memusuhi dan memerangi bangsa Acheh agar menghentikan
perlawanan kepada penguasa Indnesia-Jawa yang berpusat di Jakarta.
Saudara juga mengatakan: ”… and that GAM as an organization adhere to
the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and
the Geneva Convention as the relate to intern conflict.” Sekali lagi,
sebagai gerakan kemerdekaan, GAM sah menggunakan senjata untuk mengusir
penjajah Indonesia dari Acheh. Tindakan GAM sesuai dengan keputusan Sidang
Umum PBB, 12 Oktober 1970, no. 2621-XXV yang menyebut: “Mengakui hak
hukum (legal) dari gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa dijajah, termasuk
perjuangan menggunakan senjata untuk mengusir penjajah (baca:Indonesia)
dari negerinya sendiri.” Itu sebabnya, walaupun sudah ribuan serdadu
Indonesia mati di Acheh, penjajah Indonesia tidak dapat menuntut kepada
dunia internasional bahwa tindakan GAM melanggar HAM. Tindakan GAM
mengikut aturan hukum Internasional. Sebaliknya, sebagai senator-senator
dari sebuah negara merdeka, mesti bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
Resolusi PBB, 2625-XXV (sub a) yang menyebut: “Kewajiban negara-negara
merdeka adalah menghapuskan penjajahan dan melarang menggunakan kekerasan
terhadap bangsa-bangsa yang sedang menuntut kemerdekaan.”
Dalam konteks ini, patut dipertanyakan pernyataan saudara, terutama yang
behubungan dengan anak kalimat “… as the relate to intern conflict”,
sebab jika ditelusuri akar konflik di Amerika suatu masa dahulu, muncul
pertanyakan sbb:
-
Apakah konflik yang
ditimbulkan oleh sistem Pajak “Stamp- Act” yang dikeluarkan oleh Lord
Grenville tahun 1765 (berlaku tahun 1766) –yang mengenakan levy
terhadap semua dukomen– yang dirasakan mencekik leher orang Amerika,
dianggap sebagai intern conflict Inggeris?
-
Apakah kemarahan
Amerika kepada George III yang ngotot supaya “Stamp Act” tetap berlaku,
jika perlu dengan intimidasi, kekerasan dan pembunuhan, sebagaimana
dibuktikan dalam ‘tragedi Boston’ tahun 1772 yang mengorbankan ribuan
orang sipil mati, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?
-
Apakah penolakan
terhadap George III yang menawarkan pencabutan ketentuan pajak yang
selama ini memberatkan, hanya saja Amerika mesti menghormati supermasi
hukum dan Parlemen, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?
-
Apakah usaha rakyat
Amerika di bagian Utara menghidupkan preceden 1754, yang menyetujui
embargo terhadap semua barang import Inggeris, dianggap sebagai
intern conflict Inggeris?
-
Apakah perubahan sikap rakyat Amerika
yang berkata: ’sudah waktunya orang menghitung berapa banyak orang
Amerika yang masih setia kepada George III bourgeois berselubung
pemerintah dan Amerika tetap ngotot menuntut merdeka dari penjajahan
Inggeris, dianggap sebagai intern conflict Inggeris?
-
Apakah penolakan
rakyat Amerika terhadap ketentuan ‘The tea Act tahun 1773, bisa dianggap
sebagai intern conflict Inggeris?
-
Apakah penentangan
rakyat Amerika terhadap kebijaksanaan monopoli perdagangan British yang
mematikan ekonomi rakyat dan menyulut terjadinya konflik antara
Amerika-Inggeris, disifatkan sebagai intern conflict Inggeris?
Jawabannya sudah tentu tidak, bukan? Sebab rakyat Amerika memandang
bahwa konflik Amerika-Inggeris adalah konflik vertical Amerika merasa
dijajah dan Inggeris penjajah Jika konflik tersebut diartikan konflik
intern Inggeris sebab Amerika salah satu wilayah integritas Inggeris
maka rakyat dan Kongres Amerika tidak perlu menuntut dan menanda tangani
proklamasi kemerdekaan 4 Juni tahun 1776.
Dasar
pikiran rakyat Amerika menuntut merdeka sangat berbeda dengan dasar
pikiran bangsa Acheh. Acheh adalah suatu negara tertua di dunia, ketika
Amerika masih lagi sebagai salah satu wilayah territorial Inggeris, Acheh
sudahpun merdeka dan berdaulat sejak tahun 1500-an. Jadi GAM tidak
memperjuangkan negara Acheh baru, melainkan menyambung kembali kedudukan
Acheh sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat –successor state–
Hanya saja diakui, bahwa putaran sejarah sedang bergulir, sehingga Acheh,
kini berada dalam wilayah territorial Indonesia.
Jadi jelaslah
bahwa, konflik Acheh bukan konflik intern indonesia, melainkan konflik
vertikal Indonesia penjajah dan Acheh terjajah dan, penjajahan ini wajib
dihapuskan, sebab berlawanan dengan tamaddun, pri kemanusiaan dan
keadilan.
Akhirnya,
intervensi untuk menyelesaikan konflik Acheh diperlukan suatu identifikasi
masalah, analisis, kebenaran sejarah dan kebenaran moral. Mengapa mesti
atas dasar kebenaran (justification?) Sebab kami bangsa
Acheh sepakat dengan Alexander Hamilton yang berkata: „justice is the
end of goverment. It is the end of civil society. It ever has been and
ever will be pursued until it will be obtained, or until liberty be lost
in the pursuit.”
Demikian.
========================
Salinan:
UNITED STATES SENATE
WASHINGTON, DC 20510
May 17, 2001
Tgk Abdullah Syafi’ie
c/q Teungku Nashiruddin bin Ahmad
Gam-Joint Committee on Security Matters
Kuala Tripa Hotel
Banda Aceh, Aceh
Dear
Tgk Nashiruddin:
We are writing to convey our concern about the deteriorating situation in
Aceh. We support the territorial integrity of Indonesia and we believe
that the use of arms to solve Aceh’s problems is unacceptable. We feel
strongly that dialogue is the only way to end the conflict, and hope that
both sides will continue to search for ways to restart negotiations.
We understand that in Aceh there are many groups and individuals who
claim to be GAM, and that actions have been carried out in the name of GAM
that were never endorsed by the GAM leadership. We are encouraged by your
practice of repeatedly denouncing such violations and hope you will
continue to do so, but we are also concerned that some GAM actions may
prolong the violence, rather than resolve the conflict. One example is the
attacks led by Sofyan Daud at the and of March as part of a ‘’defensive
strategy’’ against the soldiers stationed around the Exxon-Mobil plant.
While we do not believe the U.S. Government should support a military
offensive in Aceh, we would also oppose GAM actions that in any way
violate human rights. We urge GAM to respect the fundamental rights of all
individuals, including non-Acehnese in Aceh, and that GAM as an
organization adhere to the principles enshrined in the Universal
Declaration of Human Rights and the Geneva Conventions as the relate to
internal conflict
Sincerely,
1.
Mr. Patrick Leahy, United States
Senator
2.
Senator Edward M. Kennedy, United
States Senator
3.
Senator James M: Jeffords, United
States Senator
4.
Senator Russel D. Feingold, United
States Senator
5. Senator Dianne Feinstein, United States
Senator
6. Senator Robert
G.Torricelli, United States Senator |
|
